Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil. Furthermore, It isn't clear from Write-up 82A on the Perppu whether or not an organization should be formally sanctioned underneath Content 60, 61, 62, or 80A just before its associates are topic to https://suaramerdeka.biz/2025/03/23/reformasi-intelijen-indonesia-pengawasan-intelijen-yang-lebih-akuntabel-dan-independen/